Resonansi Alam

Media Berbagi Informasi, Berbagai Referensi Semoga Menginspirasi

Breaking

21 March 2013

Dokumen Kelengkapan Organisasi Kemasyarakatan

 

Buat temen-temen yang sedang mencari peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan terutama dalam hal kelengkapan Dokumen dalam rangka Legalitas keberadaan Organisasi yang rekan-rekan bentuk sehingga dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dalam menyelenggarakan kegiatan organisasi agar lebih mantap lagi, sebagai Dasar Hukum Organisasi Masyarakat digunakan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat dan untuk kelengkapan lainnya sebagai dasar hukum bisa dipelajari PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH 

 ...

Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
  1. surat permohonan pendaftaran;
  2. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
  3. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
  4. tujuan dan program kerja organisasi;
  5. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  6. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
  7. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
  8. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
  9. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
  10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
  11. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
  12. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
  13. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
  14. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
  15. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  16. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  17. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  18. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  19. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
  20. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  21. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
  22. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

 ...
Selengkapnya Klik Permendagri No.33 Tahun 2012