Resonansi Alam

Media Berbagi Informasi, Berbagai Referensi Semoga Menginspirasi

Breaking

09 January 2017

RPJMDes | Contoh Sistematika Penyusunan

Assalammu'alaikum Wr. Wb. Salam Sinergi

gambar : Ilustrasi
Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditunjukan untuk mendorong lebih terciptanya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan dayasaing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu Sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Tidak terlepas termasuk di dalamnya adalah Desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 114 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dalam standarisasi diterbitkanlah Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

RPJMDes merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan arah Kebijakan Pembangunan Desa. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (stakeholder) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa Terpilih, dengan disusunnya RPJMDes, diharapkan kinerja dari aparatur Pemerintah Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.


Semoga dengan adanya penyusunan perencanaan yang dituangkan dalam RPJMDes sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa dapat meningkatkan Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Desa Membangun, Membangun Desa. Tentunya dengan Kepemimpinan Kepala Desa dan Komitmen yang kuat dari seluruh Lapisan Masyarakat, perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Demikian, Semoga bermanfaat.