Resonansi Alam

Media Berbagi Informasi, Berbagai Referensi Semoga Menginspirasi

Breaking

20 March 2017

Pengetahuan Kebijakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Assalammualaikum Wr. Wb. Salam Sinergi 
Selamat petang sobat, kali ini saya mencoba untuk share mengenai Pengetahuan Kebijakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila ada sesuatu yang terlewat atau kuranglengkap silakan dikoreksi.

Dasar Pelaksanaan 
Dasar Pelaksanaan dari Kebijakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Inpres 1 Tahun 2015, Inpres 1 Tahun 2016

Perpres 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya
  • Pasal 8 Ayat 1 mengenai Tugas dan Kewenangan PA
  • Pasal 10 ayat 4 mengenai Pelimpahan Kewenangan
  • Pasal 25 Waktu RUP
  • Pasal 112 ayat 2 mengenai Media Pengumuman
Pasal 8 Ayat 1
a. PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan RUP
b. PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas RUP

Pasal 10 ayat 4
KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (sebagaimana pasal 8 ayat (1)

Pasal 25
(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementrian/Lembaga/Institut secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementrian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR
(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA

Pasal 112 ayat 2
K/L/D wajib menayangkan RUP dan pengumuman Pengadaan di Website Kenentrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

Demikian Pengetahuan Kebijakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semoga bermanfaat.

Baca juga : Tata Cara Pengadaan