06 September 2017

Ada Apa Dengan Pungutan Liar (Pungli)

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Ada Apa Dengan Pungutan Lias (Pungli)

Salam Sinergi, selamat siang sobat, kali ini saya ingin berbagi materi mengenai Ada Apa Dengan Pungutan Liar (Pungli), saat ini sedang marak diperbincangkan, materi yang tersaji adalah hasil dari Sosialisasi mengenai Pungutan Liar, sebagai Narasumber yaitu Satria Irawan, SH, MM Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada kegiatan Pengelola Kehumasan Kabupaten Bogor.



DEFINISI PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)

Pungutanliar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.


Jika Dikaji lebih dalam maka PUNGLI adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan   tindak pidana.

PROGRAM PEMERINTAH

  1. Pemerintah Presiden Jokowi – Jusuf Kalla telah menetapkan Nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang, salah satunya reformasi dibidang hukum meliputi 3 pilar utama yakni penataan regulasi, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum serta pembagunan budaya hukum menciptakan budaya yang kuat;
  2. Reformasi hukum difokuskan pada 5 program prioritas yakni pemberantasn pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK, relokasi Lapas dan perbaikan layanan hak paten merk desain;
  3. Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Satgas Saber Pungli;
  4. Berdasarkan Perpres  Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar;
  5. Presiden Jokowi memperingatkan seluruh instansi Kementrian/Lembaga unyuk menghentikan praktik pungutan liar (PUNGLI) dan menunjuk koordinator politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukan) sebagai penngendali dan penanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Saber Pungli

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
Aspek Individu Pelaku :
Ø  Sifat tamak manusia;
Ø  Moral yang kurang kuat;
Ø  Penghasilan yang kurang mencukupi;
Ø  Kebutuhan hidup yang mendesak;
Ø  Gaya hidup yang konsumtif;
Ø  Malas atau tidak mau kerja;
Ø  Ajaran agama yang kurang diterapkan.

Aspek Organisasi
Ø  Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
Ø  Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
Ø  Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;
Ø  Kelemahan sistim pengendalian manajemen; 

DAMPAK PUNGLI

Ekonomi Biaya Tinggi
Pembangunan Terhambat
Masyarakat dirugikan

"Pungli bisa dikatagorikan kejahatan jabatan. Apabila terbukti secara hukum, sanksinya sangat berat. PNS yang terlibat bisa diberhentikan tidak dengan hormat," dasar hukum yang mengatur soal sanksi pemberhentian PNS diatur dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN). Antara lain dalam Pasal 87 ayat (4) butir b bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Baca juga Tugas Satgas Saber Pungli

Demikian materi Ada Apa Dengan Pungutan Lias (Pungli) semoga menambah wawasan. Terimakasih

Find Product