Apa Tugas Saber Pungli | Resonansi Alam

Resonansi Alam
Lead Yourself Before Leading Others - Silih Asah Asih Asuh Silih Wawangi
Website : www.resonansialam.com

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Ilustrasi

Salam Sinergi, bertemu kembali sobat, masih dalam pembahasan Pungutan Liar (Pungli) barangkali sobat sudah membaca artikel sebelumnya Ada Apa Dengan Pungutan Liar (Pungli), kali ini dalam menangani Pungutan Liar tersebut tentunya ada pihak yang menangani, siapakah mereka. Apa Tugas Saber Pungli ?

DASAR HUKUM

(Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

TUGAS SABER PUNGLI

MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN OPTIMALKAN PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA, DAN SARANA PRASARANA, BAIK YANG BERADA DI KEMENTRIAN/LEMBAGA MAUPUN PEMERINTAH DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

Intelijen;
Pencegahan;
Penindakan;
Yustisi

SASARAN

SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMDA

KEKUATAN

KEMENTRIAN / LEMBAGA & PEMDA

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
Melakukan operasi tangkap tangan;
Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

LANDASAN HUKUM

NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
1.	UU NO. 11 TAHUN 1990 TTG TINDAK PIDANA SUAP PASAL 3	PENERIMA SUAP	3 TAHUN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 15 jt
2.	KUHP PASAL 368	PEMERASAN	9 TAHUN
3.	UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (1)	PEMBERI/MENJANJIKAN PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN, PALING LAMA 5 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
4.	UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (2)	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN / JANJI	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN, PALING LAMA 5 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
5.	UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 11	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH ATAU JANJI PADAHAL DEIKETAHUI KARENA KEKUASAAN / KEWENANGAN	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH, DENDA PALING SEDIKIT Rp. 5O JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
6.	UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 12 B	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA DRATIFIKASI	PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP/PALINGSINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 2O TH, DENDA PALING SEDIKIT Rp. 200 JT PALING BANYAK Rp. 1 M
7.	UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 12 E	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH, DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
8.	UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 13	PEMBERI HADIAN/JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KARENA KEKUASAAN / KEWENANGAN	PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH, DENDA PALING BANYAK Rp. 150 JT

Demikian materi Apa Tugas Saber Pungli ini, bagian dari materi Apa Ada Dengan Pungutan Liar Pungli yang disajikan oleh SATRIA IRAWAN, SH.,MH. dari KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR. Semoga bermanfaat. Terimakasih.