Media Berbagi Informasi, Bisnis Mentor & Berbagai Referensi Semoga Menginspirasi. Lead YourSelf Before Leading Others - Rocky Andrian -

Bisnis Jaman Now - Hijrah Produk Yuks bersama HNI HPAI

Breaking

06 September 2017

Apa Tugas Saber Pungli

Assalammu'alaikum Wr. Wb. 

Apa Tugas Saber Pungli
Ilustrasi
Salam Sinergi, bertemu kembali sobat, masih dalam pembahasan Pungutan Liar (Pungli) barangkali sobat sudah membaca artikel sebelumnya Ada Apa Dengan Pungutan Liar (Pungli), kali ini dalam menangani Pungutan Liar tersebut tentunya ada pihak yang menangani, siapakah mereka. Apa Tugas Saber Pungli ?

DASAR HUKUM

(Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.
Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.


TUGAS SABER PUNGLI


MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN OPTIMALKAN PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA, DAN SARANA PRASARANA, BAIK YANG BERADA DI KEMENTRIAN/LEMBAGA MAUPUN PEMERINTAH DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

  1. Intelijen;
  2. Pencegahan;
  3. Penindakan;
  4. Yustisi
SASARAN
SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMDA

KEKUATAN
KEMENTRIAN / LEMBAGA & PEMDA

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:
  1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  4. Melakukan operasi tangkap tangan;
  5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
  7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

LANDASAN HUKUM

NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1990 TTG TINDAK PIDANA SUAP PASAL 3
PENERIMA SUAP
3 TAHUN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 15 jt
2.
KUHP PASAL 368
PEMERASAN
9 TAHUN
3.
UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (1)
PEMBERI/MENJANJIKAN PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN, PALING LAMA 5 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
4.
UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (2)
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN / JANJI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN, PALING LAMA 5 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
5.
UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 11
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH ATAU JANJI PADAHAL DEIKETAHUI KARENA KEKUASAAN / KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH, DENDA PALING SEDIKIT Rp. 5O JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
6.
UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 12 B
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA DRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP/PALINGSINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 2O TH, DENDA PALING SEDIKIT Rp. 200 JT PALING BANYAK Rp. 1 M
7.
UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 12 E
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH, DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
8.
UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 13
PEMBERI HADIAN/JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KARENA KEKUASAAN / KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH, DENDA PALING BANYAK Rp. 150 JT

Demikian materi Apa Tugas Saber Pungli ini, bagian dari materi Apa Ada Dengan Pungutan Liar Pungli yang disajikan oleh SATRIA IRAWAN, SH.,MH. dari KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR. Semoga bermanfaat. Terimakasih.

Quotes

Lead YourSelf Before Leading Others - Local To Global - Keep Catur Watak (Silih Asah Asih Asih Silih Wawangi) - Sastradjumena's Famz -

HNI HPAI MENYEDIAKAN PRODUK HERBAL